Network
PonorogoNews.com - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Jawa Timur berharap Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Ponorogo untuk tetap berhati-hati dalam mengelola aset meski meraih 11 kali Opini WTP.
BPK Jatim mengatakan dalam mengelola barang milik daerah (BMD) banyak ditemukan beberapa daerah yang tidak mematuhi peraturan perundang-undangan.
"Kami selalu menerapkannya dalam laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah daerah yang rutin dilaksanakan setiap tahun," ujar kata Kepala BPK Perwakilan Jatim, Karyadi saat melakukan sosialisasi di aula Bappeda Litbang Ponorogo.
Beberapa masalah saat melakukan pengelolaan BMD adalah pemerintah daerah belum mengidentifikasi permasalahan aset tetap dan menyusun road map penyelesaian secara bertahap.
Selain itu kebanyakkan dari pemerintah daerah belum memberikan informasi tentang lokasi dan foto open camera terhadap keberadaan dari BMD.
"Barang milik daerah tidak bisa real time diketahui keberadaannya," jelas Karyadi.
Selain itu, beberapa barang juga belum ada informasinya, seperti barang milik daerah dikuasai pihak lain, hibah yang tidak didukung berita acara.
"Bukti kepemilikan hilang, barang milik daerah dikuasai pihak lain, hibah yang tidak didukung berita acara, pencatatan tidak akurat."
