Network
PonorogoNews.com - Ketua DPD RI, AA Lanyalla Mahmud Mattalitti menyebut, pemilihan presiden (Pilpres) secara langsung tidaklah efektif diterapkan di Indonesia.
Menurutnya, hal itu bisa memicu polarisasi di masyarakat. Polarisasi itu dibuktikan dengan aksi saling hujat, caci maki karena perbedaan pilihan pasangan calon presiden (capres).
"Pilpres cukup di MPR. Pemilihan mandataris MPR melalui wakil yang utuh, alias penjelmaan rakyat, sehingga yang bermusyawarah itu seharusnya para hikmat," jelasnya, Rabu (22/11/2023).
Baca Juga: Kenapa Bandara Dhoho Kediri Pantas Jadi Episentrum Perekonomian di Selatan Jawa
Ia juga menilai sudah saatnya Pilpres Langsung dievaluasi. Sebab, selain menimbulkan banyak gejolak di tengah-tengah masyarakat.
Faktanya Pilpres Langsung bertentangan dengan mekanisme pengambilan keputusan yang tertuang dalam Sila Keempat Pancasila.
"Sila Keempat Pancasila mengajarkan kepada kita bahwa demokrasi kerakyatan kita melalui perwakilan para hikmat, yang berada dalam satu wadah yang utuh, di lembaga tertinggi negara,” terangnya.
Oleh karena itu, ia mengajak bangsa ini untuk mengembalikan terlebih dahulu UUD 1945 pada naskah aslinya, untuk diamandemen menggunakan teknik adendum atau penambahan, untuk mencegah terulangnya praktik penyimpangan di masa lalu.***
