Network
PonorogoNews.com - Bupati Ponorogo, Sugiri Sancoko mengabulkan aspirasi masyarakat dengan mengembalikan Jalan Sultan Agung, Ahmad Dahlan dan Gajah Mada menjadi dua arah.
Kebijakan one way di jalan tersebut memang menimbulkan pro dan kontra di berbagai kalangan. Termasuk dari kalangan akademisi.
Seperti Dosen Universitas Muhammadiyah Ponorogo (UMPO), Jusuf Harsono yang turut menanggapi isu one way yang ramai di masyarakat.
Baca Juga: Update Reog ICH UNESCO, Akhir 2024 Sudah Resmi Jadi Warisan Budaya?
Menurutnya, entah siapapun pemimpinnya yang menerapkan one way, pasti akan diprotes masyarakat. Cepat atau lambat, one way tetap harus dijalankan.
"Tapi kalau one way tidak dilakukan, Ponorogo akan tetap menjadi kota kecil, padahal kita sedang tumbuh menjadi kota sedang," ujar Jusuf, Kamis (25/4/2024).
Dosen jurusan Ilmu Pemerintahan itu menilai, geliat ekonomi akan tumbuh seiring adanya one way. Dia juga mengatakan tingkat mobilisasi masyarakat Ponorogo juga semakin bertambah.
Baca Juga: Alasan Barat Stadion Bathoro Katong Ponorogo Bakal Dijadikan Gedung Ekraf, Lokasinya Cukup Strategis
"One way akhirnya harus dijalankan, selain ekonomi ini juga kebutuhan lalu lintas. Tingkat mobilitas masyarakat makin tinggi dan jumlah kendaraan bermotor semakin banyak.”
“Mau tidak mau one way harus diterapkan hanya ada syarat-syaratnya seperti infrastruktur lalin harus lengkap," tuturnya.
Apalagi baru-baru ini ramai dengan adanya gejolak dari sebagian masyarakat yang menolak one way. Menurutnya hal itu wajar, masyarakat masih 'kaget' dengan adanya kebijakan baru.
Maka dari itu ia meminta Bupati agar terus mensosialisasikan one way dan melengkapi infrastruktur jalan.
Baca Juga: Citilink Siap Buka Penerbangan Setiap Hari di Bandara Dhoho Kediri, Ini Rute Baru yang Akan Dibuka
"Memang terkesan mendadak sehingga menjadi gaduh. Itu wajar, karena sosialisasi memang butuh waktu. Kalau respon masyarakat bisa dipahami, contohnya respon kontra dari pedagang UMKM."***
"Namun di tahun politik ini, isu one way bisa menimbulkan kegaduhan politik. Jelang pilkada, apapun isu bisa menjadi bahan," pungkasnya.
