Network
PonorogoNews.com - Badan Legislasi (Baleg) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) akhirnya menyetujui pembahasan revisi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
Dalam pembahasan itu, DPR dan pemerintah sepakat tentang masa jabatan kepala desa (kades) menjadi 8 tahun dan maksimal dua periode.
Keputusan itu diketok setelah Baleg DPR dan perwakilan pemerintah melalui Mendagri Tito Karnavian menggelar rapat kerja persetujuan tingkat I revisi UU Desa digelar di Kompleks MPR/DPR, Senayan, Jakarta, pada Senin (5/2) malam.
Hal itu disampaikan Ketua Panja RUU Desa sekaligus Wakil Ketua Baleg DPR Achmad Baidowi atau Awiek, dikutip dari Antara News.
"Ya, Baleg raker dengan pemerintah menyetujui pembahasan persetujuan tingkat I revisi Undang-Undang Desa."
"Salah satu poin krusial adalah masa jabatan kepala desa adalah 8 tahun maksimal 2 periode. Saya selaku ketua panja tadi memimpin rapat di Baleg dan diputus, diterima semuanya," kata Awiek.
Salah satu poin penting yang disepakati pemerintah dan DPR adalah mengenai masa jabatan.
Baca Juga: Netizen Serbu Akun Instagram Bandara Dhoho Kediri, Tanya Kapan Bandar Udara Beroperasi Penuh
Kini, kades memiliki masa jabatan 8 tahun dengan maksimal dua periode.
Selain itu, poin lainnya yang menjadi sorotan yaitu kenaikan alokasi dana desa sebesar 20 persen serta gaji dan tunjangan tetap tiap bulan untuk kepala desa.
Seperti diketahui, tempo hari para kepala desa (kades) melakukan demonstrasi besar-besaran di depan Gedung DPR, Senayan, Jakarta Pusat. Mereka menuntut dewan untuk membahas revisi Undang-Undang tentang Desa.***
